Purwokertohitz.com, – Banyumas raih peringkat 1 pengawasan Jateng 2026 setelah berhasil menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) hingga 100 persen. Prestasi ini mengantarkan Kabupaten Banyumas menjadi daerah dengan kinerja pengawasan terbaik dalam Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
Penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian administratif. Di balik prestasi itu, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, mulai dari penyelesaian hasil pemeriksaan hingga peningkatan akuntabilitas kinerja.
Mengutip dari Tribunbanyumas.com penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dalam acara yang diselenggarakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa (3/11).
Banyumas Raih Peringkat 1 Pengawasan Jateng 2026 Berkat TLHP 100 Persen
Salah satu indikator yang mengantarkan Banyumas meraih penghargaan tersebut adalah penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang mencapai 100 persen.
Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh tindak lanjut atas hasil pemeriksaan telah diselesaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan Banyumas raih peringkat 1 pengawasan Jateng 2026 juga didukung oleh predikat SAKIP A dan nilai Reformasi Birokrasi sebesar 89,11.
Melalui capaian tersebut, Banyumas menunjukkan sejumlah hasil dalam upaya memperkuat pengawasan internal, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun sistem pemerintahan yang lebih tertata.
Gubernur Jateng Ingatkan Pentingnya Pengawasan dari Dalam
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut memberikan arahan mengenai pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Ahmad Luthfi, pengawasan yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan aparat pengawas maupun penegak hukum. Kesadaran, karakter, dan tanggung jawab setiap individu juga harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Baca juga : Ketika Tangan Mulai Bicara, Gerakan Asa Menyalakan Harapan Inklusif di Purwokerto
Ia menilai setiap aparatur perlu memiliki kesadaran untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Dengan begitu, pengawasan tidak hanya dilakukan ketika ditemukan persoalan, tetapi juga menjadi langkah pencegahan sejak awal.
Pengawasan, lanjutnya, perlu dimulai dari tahap perencanaan agar setiap program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Saya meminta para bupati tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menyertai dan memastikan setiap proses berjalan dengan baik. Kita harus mampu mewujudkan clear and good governance,” tegas Ahmad Luthfi.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab Inspektorat. Seluruh aparatur pemerintah memiliki peran dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sebagaimana mestinya.
Sadewo Sebut Penghargaan Hasil Kerja Bersama ASN
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima bukan semata-mata hasil kerja dirinya bersama Wakil Bupati.
Ia menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas, terutama Inspektorat dan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini bukan kerja saya dan Ibu Wakil Bupati saja, tetapi kerja Inspektorat dan kerja bersama seluruh jajaran. Teman-teman ASN yang lebih paham dan lebih waspada. Kalau kami melakukan kesalahan, jangan sungkan untuk mengingatkan dan menegur, baik saya maupun Ibu Wakil Bupati,” ujarnya.
Sadewo juga mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan saling menegur dan mengingatkan di lingkungan pemerintahan.
Baginya, budaya tersebut perlu diterapkan tanpa melihat jabatan maupun kedudukan seseorang. Setiap aparatur harus memiliki keberanian untuk menyampaikan apabila terdapat kekeliruan dalam menjalankan tugas.
a mengibaratkan lingkungan pemerintahan seperti sebuah keluarga. Ketika ada anggota yang melakukan kesalahan, anggota lainnya perlu mengingatkan agar persoalan tidak semakin berlarut-larut.
Baca juga : Juventus vs Napoli 2-0: Dramatis! 3 Momen Krusial Bianconeri Taklukkan Napoli
“Kalau kita memiliki kebersamaan dalam satu keluarga, ketika ada yang salah harus saling mengingatkan. Tidak peduli siapa yang salah, apakah Bupati atau Wakil Bupati, tetap harus ditegur agar tidak berlarut-larut,” tambahnya.
Penghargaan Jadi Dorongan Meningkatkan Pelayanan Publik
Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas, penghargaan dalam Larwasda 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian tahunan.
Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat pengawasan internal, menjaga integritas, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Kolaborasi antarperangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan hasil yang telah dicapai. Sebab, pengawasan yang berjalan baik perlu diikuti dengan perbaikan nyata dalam pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penyelesaian TLHP 100 persen, predikat SAKIP A, serta nilai Reformasi Birokrasi 89,11, Banyumas memiliki sejumlah capaian yang dapat menjadi dasar untuk terus melakukan pembenahan.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen memperkuat budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab. Harapannya, peningkatan kualitas pengawasan dapat berjalan seiring dengan pelayanan publik yang semakin baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga berita lainnya di PurwokertoHitz.com
