Purwokertohitz.com, – Guru PAUD Banyumas kembali menyuarakan persoalan kesejahteraan dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sejumlah guru mengungkapkan masih ada pendidik PAUD dan TK yang menerima penghasilan puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Aspirasi tersebut disampaikan saat audiensi di DPRD Banyumas, Senin (21/9).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru PAUD dan TK berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan pendidik. Mereka juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, mulai dari insentif, aturan pendidikan nasional, hingga kebutuhan pendataan lembaga bimbingan belajar.
Mengutip dari TRIBUNBANYUMAS.COM, data Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Banyumas mencatat sekitar 1.400 guru PAUD. Sementara itu, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Banyumas mencatat jumlah guru TK mencapai sekitar 1.700 orang.
Baca juga : Kebakaran TPST Kedungrandu Makin Heboh, 4 Armada Damkar Dikerahkan
Guru PAUD Banyumas Minta Perhatian Kesejahteraan
Ketua Himpaudi Banyumas, Ina Yukawati, mengatakan kondisi penghasilan guru PAUD masih beragam. Menurutnya, terdapat guru yang menerima sekitar Rp50 ribu, Rp100 ribu, hingga Rp300 ribu per bulan.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena guru PAUD memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini.
“Gaji guru PAUD kecil, per bulan ada yang Rp50 ribu, Rp100 ribu, atau Rp300 ribu,” kata Ina dalam forum audiensi.
Ina juga membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah sekitar Banyumas yang telah memberikan insentif bagi guru PAUD. Ia menyebut Purbalingga memberikan insentif Rp600 ribu per bulan, sedangkan Cilacap Rp800 ribu per bulan dan Kebumen Rp400 ribu per bulan.
Menurut Ina, Banyumas belum memiliki skema insentif serupa bagi guru PAUD. Karena itu, pihaknya berharap aspirasi mengenai kesejahteraan tersebut dapat diperhatikan pemerintah daerah.
Guru PAUD Banyumas Soroti RUU Sisdiknas
Selain persoalan insentif, Himpaudi Banyumas juga menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas.
Ina menilai masih terdapat persoalan dalam aturan yang berkaitan dengan guru PAUD non-formal. Ia menyoroti penyebutan pendidik PAUD non-formal yang menurutnya berbeda dengan guru, meskipun kualifikasi pendidikan yang dimiliki dapat sama-sama mensyaratkan jenjang S1.
Baca juga : Pushbike Purwokerto Makin Seru, 25 Rider Cilik Unjuk Skill di Menara Teratai
Ia berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pembahasan regulasi pendidikan nasional.
Guru PAUD Banyumas dan Guru TK Sampaikan Aspirasi
Ketua IGTKI Banyumas, Eli Indriastuti, menyampaikan persoalan serupa. Menurut Eli, masih terdapat guru TK yang menerima penghasilan sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan.
Ia mengatakan hanya sebagian guru TK yang mendapatkan penghasilan setara upah minimum, terutama mereka yang bekerja di yayasan dengan kondisi pendanaan lebih baik.
Eli berharap perhatian diberikan terutama kepada guru TK yang belum memperoleh sertifikasi. Ia juga menyinggung tunjangan bagi guru yang sudah sertifikasi yang menurutnya baru diterima secara berkala tiga bulan sekali.
Selain kesejahteraan, IGTKI Banyumas meminta adanya kuota aparatur sipil negara bagi guru TK. Eli menyebut pengadaan CPNS terakhir untuk bidang tersebut berlangsung pada 2007.
Guru PAUD Banyumas Terkendala Aturan Insentif
Sekretaris Dinas Pendidikan Banyumas, Wahyu Adhi Fibrianto, menjelaskan bahwa pemberian insentif bagi guru swasta masih menghadapi kendala aturan. Menurutnya, pembiayaan guru swasta saat ini berkaitan dengan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS.
Terkait RUU Sisdiknas, Wahyu menyatakan perlunya perbaikan agar guru PAUD non-formal dapat memperoleh hak yang lebih jelas.
Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Banyumas, Dukha Ngabdul Wasih, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyebut Komisi 4 akan memperjuangkan kesejahteraan guru PAUD dan TK serta meneruskan aspirasi ke Komisi 10 DPR RI.
Dukha juga mengatakan DPRD akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membahas kemungkinan dukungan anggaran bagi kesejahteraan guru PAUD dan TK di Banyumas pada tahun anggaran mendatang.
Bagi pembaca yang ingin mengikuti informasi lainnya, termasuk artikel hiburan dan berita daerah, dapat membaca berita terbaru Purwokertohitz.com.
