Purwokertohits.com , Jakarta – Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),mengaku telah memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Politikus Partai Golkar itu bahkan menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menangkap dan menetapkan dirinya sebagai tersangka.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan, dikutip Rabu (18/11/2026).
Fahd mengeklaim uang tersebut diberikan untuk kepentingan bukan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi yang kini menjeratnya.
Baca Juga GAPEKA 2026 Daop 5 Berlaku 1 Desember, Catat Perubahan Pentingnya!
Sebelumnya, Fahd juga mengaku sempat dimintai uang sebesar Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen berinisial AS, yang turut menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi ATR/BPN.
Menurut Fahd, permintaan uang itu disampaikan beberapa kali pada Agustus 2026. Ia mengaku sempat menolak sebelum akhirnya memberikan dana yang disebutnya sebagai talangan untuk Muktamar NU.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar Fahd seusai pemeriksaan pada Selasa (10/11/2026).
Baca Juga : Geng Solo Masih Kuasai Kejagung: Kasus Silfester Matutina yang Sudah Inkrah tak Kunjung Dieksekusi
Meski menyebut adanya nama petinggi yang dibawa dalam permintaan uang tersebut, Fahd tidak mengungkap identitas pihak yang dimaksud. Klaim Fahd mengenai pemberian uang untuk Muktamar NU merupakan keterangannya sebagai tersangka. Belum ada penjelasan dari KPK dalam bahan keterangan tersebut yang memastikan aliran maupun penggunaan dana Rp70 miliar sebagaimana diklaim Fahd.
Berawal dari OTT Kasus Lahan Summarecon
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Fahd bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga : UI Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Dalam Hutan Kota
Selain Fahd dan mantan Bupati Kebumen berinisial AS, tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta berinisial E dan MF. Dalam pengembangan penyidikan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah sejumlah ruangan pejabat di Kementerian ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang serta beberapa direktorat terkait. Penggeledahan kemudian berlanjut ke kantor PT Summarecon di Jakarta dan Kabupaten Bogor, rumah tersangka L di Bekasi dan Nganjuk, serta sejumlah kantor pertanahan di Jawa Timur. KPK juga menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat pada 29 September 2026 sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti perkara tersebut.






