Purwokertohits.com – Jakarta, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf menyebut, terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada alasan bagi (Kejagung) untuk menunda pelaksanaan eksekusi, penjarakan segera bos relawan Jokowi itu.
“Kasus Silfester itu sudah putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan ini kewenangan Kejaksaan (Kejaksaan Agung). Saya tidak merasa aneh apabila pimpinan Kejaksaan diduga masih berafiliasi dengan kekuatan lama yang ‘membekingi’ Silfester. Karena itu seakan yang bersangkutan sulit dieksekusi,” jelas Hudi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, perbuatan para jaksa yang menunda-nunda eksekusi terhadap Silfester ini, dapat dituntut secara hukum. Karena menghalangi proses hukum.
Baca Juga UI Tegaskan Sekolah Rakyat Tidak Dibangun di Dalam Hutan Kota
Tak hanya itu, Hudi menilai fakta belum dibuinya Silfester, membuktikan Kejaksaan masih dalam lingkaran kekuatan lama. “Karena itu, saya berharap Prabowo memotong lingkaran ini tanpa ada tawar-menawar dalam penegakan hukum, sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Dia mendesak Presiden Prabowo untuk dapat segera memutus lingkar hubungan kejaksaan dengan kekuasaan lama, agar kasus-kasus yang mandek dapat segera terselesaikan.
“Menurut saya mungkin saja dengan mengganti orang-orang yang terlibat dengan kekuasaan lama (di Kejaksaan Agung), sehingga Prabowo harus bersihkan instansi ini,” tandas Hudi.
Baca Juga : Sales Rokok Curi Mobil Box di Banyumas, Kerugian Capai Rp593 Juta
Sebagai informasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) Silfester Matutina sejak 2019. Namun, hingga September 2026, terpidana kasus fitnah terhadap Jusuf Kalla itu belum juga masuk penjara.
Putusan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap. Yang belum jelas justru alasan jaksa tak kunjung menjalankan eksekusi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) belum memberikan jawaban mengenai penyebabnya. Korps Adhyaksa hanya menyatakan pelaksanaan putusan berada di tangan jaksa eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.






