Purwokertohitz.com, Banyumas – Operasional Bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas terancam berhenti mulai akhir Agustus 2026. Penyebabnya, anggaran subsidi dari APBD Kabupaten Banyumas diperkirakan hanya mampu membiayai layanan hingga 28 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Banyumas pun tengah menyiapkan berbagai langkah agar layanan transportasi publik tersebut tetap beroperasi.
Mengutip dari kompas.com, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memastikan pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar Bus Trans Banyumas tidak berhenti melayani masyarakat, meski kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi keterbatasan.
“Kondisi keuangan kami sedang tidak baik-baik saja, tetapi saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar Trans Banyumas jangan sampai berhenti,” kata Sadewo kepada wartawan, Rabu(5/8).
Baca juga :Persebaya Lolos ke Final Piala Presiden 2026 Usai Tundukkan Arema FC 1-0 di Derby Jatim
Menurut Sadewo, sejak subsidi operasional dari pemerintah pusat dihentikan, beban pembiayaan Bus Trans Banyumas sepenuhnya dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui APBD.
Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 miliar untuk menopang operasional Bus Trans Banyumas selama periode April hingga Agustus 2026. Namun, dana tersebut diperkirakan hanya cukup membiayai layanan sampai 28 Agustus 2026 apabila tidak ada tambahan anggaran.
Sementara itu, berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dibutuhkan tambahan subsidi sekitar Rp15 miliar agar operasional Bus Trans Banyumas dapat terus berjalan hingga akhir tahun 2026.
Kebutuhan biaya operasional layanan ini rata-rata mencapai Rp3,3 miliar setiap bulan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari operasional armada, pemeliharaan kendaraan, bahan bakar, hingga biaya sumber daya manusia.
Sadewo mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Banyumas guna mencari solusi pendanaan. Menurutnya, keberlangsungan layanan transportasi umum harus menjadi prioritas karena dimanfaatkan oleh banyak masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.
“Ini masih kami diskusikan dengan tim anggaran dan DPRD karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkab Banyumas berkomitmen menjaga keberlanjutan Bus Trans Banyumas. Selain menjadi moda transportasi yang aman dan nyaman, layanan ini juga dinilai berperan dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
“Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama TAPD dan DPRD. Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut,” kata Sadewo.
Selain mengupayakan tambahan anggaran, Pemkab Banyumas juga menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi pemerintah. Salah satunya dengan meningkatkan pendapatan non-tarif melalui kerja sama pemasangan iklan pada armada Bus Trans Banyumas.
Menurut Sadewo, ruang pada badan maupun bagian dalam bus memiliki potensi dimanfaatkan sebagai media promosi bagi perusahaan maupun pelaku usaha. Pendapatan dari sektor periklanan tersebut diharapkan dapat membantu menutup sebagian biaya operasional.
“Salah satu upaya untuk menekan jumlah subsidi adalah dengan pemasangan iklan. Nanti Trans Banyumas bisa di-branding untuk iklan sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan,” jelasnya.
Baca juga : Delegasi UBSI Masuk Top 5 Best Speaker di Global Youth Congress 2026 Thailand
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru tanpa harus membebani penumpang dengan kenaikan tarif. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menikmati layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih menunggu hasil pembahasan bersama TAPD dan DPRD terkait skema pendanaan lanjutan. Keputusan tersebut akan menjadi penentu keberlangsungan operasional Bus Trans Banyumas setelah masa subsidi APBD yang tersedia berakhir pada akhir Agustus
